DIALEKSIS.COM | Aceh - Verifikasi faktual Dewan Pers menjadi salah satu rujukan penting bagi masyarakat untuk mengenali media yang telah melalui pemeriksaan kelembagaan perusahaan pers. Di tengah derasnya arus informasi digital, kejelasan badan hukum, penanggung jawab redaksi, kompetensi wartawan, serta tata kelola perusahaan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dunia jurnalistik global saat ini tengah menghadapi masa-masa paling kelam dalam sejarah modernnya. Laporan terbaru World Press Freedom Index dari Reporters Without Borders (RSF) menunjukkan bahwa kebebasan pers dunia pada tahun 2026 telah merosot ke titik terendah dalam 25 tahun terakhir.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Mengambil berita dari portal media, menghapus sumbernya, lalu mengunggah ulang ke media sosial bisa berujung persoalan hukum. Risikonya semakin besar ketika isi berita dipelintir, tuduhan baru disisipkan, atau karya pihak lain dimanfaatkan secara komersial tanpa dasar yang sah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Divisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, menegaskan bahwa Dewan Pers tidak memiliki kewenangan memberikan perlindungan kepada influencer maupun konten kreator.
Menurutnya, perlindungan Dewan Pers hanya berlaku bagi wartawan dan perusahaan pers yang menjalankan fungsi jurnalistik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pers mendesak agar karya jurnalistik mendapat perlindungan yang lebih kuat melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan media lokal di tengah dominasi platform digital dan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Media lokal tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai kanal penyebaran informasi ketika bencana terjadi. Lebih dari itu, media perlu dimasukkan sebagai bagian penting dari infrastruktur pengendalian dan tata kelola risiko bencana di daerah.
Hal tersebut disampaikan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Dr. Tria Patrianti, S.Sos., M.I.Kom., saat dihubungi dengan Dialeksis, 16 Juni 2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal AMSI Maryadi meninggal dunia. Jurnalis dan eksekutif media yang mengabdi lebih dari dua dekade ini dikenang atas dedikasinya membangun media digital Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh menggelar kegiatan Coffee Morning dan Halal Bihalal bersama insan pers di Banda Aceh, Senin (30/3/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah menyampaikan kritik terhadap sejumlah media yang dinilai tidak menjalankan prinsip profesionalisme dan etika jurnalistik secara konsisten.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kesenjangan regulasi antara pekerja pers media massa dan kreator konten digital disinyalir menjadi salah satu penyebab makin parahnya krisis pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti perbedaan aturan main yang dinilai tidak setara di tengah transformasi digital dan persaingan penyebaran informasi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan media nasional. Apalagi saat ini, industri media menghadapi dominasi platform digital dalam distribusi informasi serta perubahan perilaku masyarakat lebih banyak mengonsumsi informasi melalui media sosial.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Yayasan Tifa, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Human Rights Working Group (HRWG) meluncurkan skor terbaru Indeks Keselamatan Jurnalis di Indonesia, di Jakarta Selatan, pada Kamis (20/2/2025). Riset ini menyimpulkan skor keselamatan jurnalis selama 2024 lalu adalah 60,5 poin atau masuk kategori "agak terlindungi". Peluncuran indeks ini bertepatan dengan pelaksanaan Konvensi Media di Dewan Pers, untuk memperingati Hari Pers Nasional.
DIALEKSIS.COM | Opini - Kemajuan teknologi informasi membawa tantangan besar bagi industri media, terutama dalam menghadapi disrupsi digital. Dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional 2025 (HPN 2025) yang jatuh pada 9 Februari, Banyak pikiran bisa kita refleksikan. Salah satunya, kian mendesaknya media massa untuk inovatif untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Agus Syahputra, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh, menekankan pentingnya peran media dan masyarakat dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, Acik Nova, menegaskan pentingnya media penyiaran untuk mematuhi aturan ketat dalam pemberitaan dan iklan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, Dewan Pers menggelar workshop bertajuk "Peliputan Pemilu & Pilkada 2024 oleh Media di Aceh" di Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dua lagi media di Aceh mendapat pengakuan Dewan Pers dengan terbitnya sertifikat lulus verifikasi administrasi dan faktual. Kedua media tersebut masing-masing NOA.co.id dan Kanalinspirasi.com.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Pers mengungkap Komite yang dibentuk untuk mendukung penerapan aturan Publisher Rights segera dibentuk.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Hingga saat ini secara khusus belum ada regulasi yang melindungi wartawati dari tindak kekerasan.
"Dua hari lalu saya telepon Asisten Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan (bahwa) kekerasan terhadap wartawati tidak bisa pakai undang-undang yang ada," kata Ketua Dewan Pers, Nanik Rahayu.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hingga saat ini, masih banyak terdapat media siber (online) di Aceh yang belum terverifikasi Dewan Pers. Padahal syarat verifikasi itu menjadi kewajiban pers sebagaimana diatur ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Masih ada sejumlah media yang hanya muncul dalam kondisi situasional. Artinya tergantung momen. Kalau ada kepentingan, dia muncul. Belum lagi terdapat sejumlah media yang mirip nama lembaga negara, padahal hal demikian tidak diperkenankan.